Pada hari Rabu (24/09/2025), Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian beserta pegawai mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting.
Acara diawali dengan kata sambutan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu Bapak Asep Kurnia, beliau menekankan pentingnya pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, serta akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Beliau juga mengingatkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai tolak ukur dalam memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bapak Otok Kuswandaru selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan mengenai instrumen penilaian yang mencakup enam aspek utama, yaitu:
1. Kebijakan Pelayanan;
2. Profesionalisme SDM;
3. Sarana dan Prasarana;
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
5. Konsultasi dan Pengaduan;
6. Inovasi Pelayanan Publik.
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) ini menjadi semakin bermakna dengan adanya sesi diskusi interaktif antara tim evaluator dan para pegawai. Melalui forum tersebut, berbagai kendala dan tantangan di lapangan dibahas secara terbuka untuk mencari solusi terbaik. Selain itu, terdapat pula sharing pengalaman mengenai inovasi pelayanan yang dapat diterapkan agar kualitas layanan imigrasi semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai penutup, panitia menyerahkan berita acara hasil pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri dan memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Hasil evaluasi ini nantinya akan dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus dasar perbaikan berkelanjutan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.
