Takengon – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan internal pegawai dan memperkuat semangat gotong royong, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon menggelar Rapat Perkoperasian bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi, T. Teguh Abdi, serta diikuti oleh jajaran pejabat struktural dan seluruh pegawai.

Rapat ini menjadi langkah awal strategis dalam menyusun fondasi organisasi ekonomi bagi para pegawai. Fokus utama pembahasan mencakup mekanisme pembentukan koperasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan anggota, penyusunan anggaran dasar, hingga proses legalitas hukum.
Kepala Kantor Imigrasi Takengon, T. Teguh Abdi, menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan internal melalui pembentukan koperasi sebagai wadah kolaborasi antarpegawai. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa pendirian koperasi ini bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan komersial, melainkan sebagai instrumen penguatan ekonomi kolektif bagi seluruh anggota.

"Koperasi ini harus berlandaskan asas kekeluargaan. Tujuan utamanya bukan sekadar profit, melainkan bagaimana kita bisa tumbuh bersama dan saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota," ujar T. Teguh Abdi. Ia menambahkan bahwa koperasi harus menjadi support system yang nyata bagi kehidupan ekonomi pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Takengon.

Dalam forum yang sama juga hadir Kepala Dinas Koperasi UKM Aceh Tengah, Bapak Marwandi Munthe, beliau memaparkan langkah-langkah strategis dalam pembentukan koperasi sebagai upaya memperkokoh sendi ekonomi pegawai. Beliau menekankan bahwa kehadiran koperasi bukan sekadar bentuk bisnis, melainkan sebuah kekuatan kolektif yang dikelola secara profesional.

"Semangat dasar koperasi adalah kemandirian kolektif. Kita bisa menganalogikannya dengan filosofi sapu lidi: sebatang lidi sangat rapuh, namun ketika lidi-lidi tersebut diikat dalam satu wadah, mereka akan menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa dan sulit dipatahkan," jelas Marwandi Munthe dalam penyampaian materinya.
Selain aspek filosofis, beliau juga menyoroti kemudahan administratif di era digital. Beliau menegaskan bahwa saat ini legalitas badan hukum koperasi sudah terintegrasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang lebih cepat dan efisien.

"Meski pendaftaran kini serba online, pengurus wajib teliti dalam menyesuaikan unit usaha dengan kode KBLI yang tepat. Hal ini sangat krusial agar setiap aktivitas usaha koperasi memiliki legitimasi hukum yang kuat di mata negara," tutupnya.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) akan dilakukan secara transparan melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini menjamin bahwa setiap hasil usaha yang didapat akan dikembalikan kepada anggota sesuai dengan porsi kontribusi dan kesepakatan bersama.

Dengan adanya bimbingan teknis dari Dinas Koperasi UKM Aceh Tengah, Kantor Imigrasi Takengon berharap koperasi yang terbentuk nantinya dapat menjadi role model organisasi ekonomi yang sehat, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh keluarga besar Imigrasi Takengon.

Humas Imigrasi Takengon

Takengon – Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah dan menegakkan hukum keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon melaksanakan Operasi Wirawaspada pada tanggal 7 hingga 10 April 2026. Kegiatan strategis ini difokuskan pada penguatan pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas warga negara asing yang berada di wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah. Pelaksanaan kegiatan ini diambil sebagai tindak lanjut atas arahan Direktur Jendral Imigrasi melalui Surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Nomor IMI.5-GR.03.06–228 yang mengarahkan pelaksanaan operasi pengawasan serentak di seluruh penjuru Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, tim bergerak secara komprehensif dengan menyasar berbagai sektor yang menjadi basis aktivitas orang asing. Pemantauan langsung dilakukan pada sejumlah perusahaan di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Takengon khususnya di Kabupaten Bener Meriah, seperti PT. Olam Food and Ingridients (OFI) dan PT. Indo Cafco, serta Perusahaan Nippon Koei Co., Ltd yang berlokasi di Desa Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupeten Aceh Tengah. Selain perusahaan tersebut, tim juga melakukan pemeriksaan di sektor perhotelan dan jasa penginapan, termasuk Rembele Homestay, Mahperilungi Homestay Bener Meriah, Riyadh Hotel dan Bie Homestay Takengon guna memastikan bahwa seluruh tamu mancanegara yang menginap telah terdata dengan benar sesuai regulasi yang berlaku.

Fokus utama dalam operasi ini adalah pemeriksaan dokumen keimigrasian secara mendalam untuk menjamin kepatuhan para WNA terhadap aturan hukum di Indonesia. Di samping melakukan fungsi kontrol, petugas juga aktif memberikan edukasi kepada pihak manajemen perusahaan serta pengelola penginapan agar senantiasa melaporkan keberadaan orang asing secara aktif melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon Bapak Teuku Teguh menyampaikan melalui Kasubsi TI-Inteldakim, I.B. Perkasa. "Kegiatan Wirawaspada ini merupakan langkah preventif yang sangat vital dalam mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian sejak dini. Kami tidak hanya melakukan pengawasan fisik, tetapi juga membangun kesadaran bersama dengan pemilik usaha agar tercipta pengawasan yang lebih optimal guna menjaga kedaulatan negara."

Melalui pendekatan ini, diharapkan pengawasan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Takengon menjadi lebih efektif dan mampu menciptakan kepastian hukum bagi setiap orang asing yang berkunjung. Seluruh rangkaian kegiatan dilaporkan berlangsung dengan tertib dan lancar, ditutup dengan harapan bahwa sinergi antara instansi dan masyarakat dapat terus ditingkatkan demi menjaga ketertiban umum di wilayah kerja Imigrasi Takengon.

Red. Humas Imigrasi Takengon

Takengon – Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon menyerahkan bantuan sumur bor Program IMIPAS Peduli kepada masyarakat Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, serta pada Desa Toweren Uken, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis, (26/02/2026). Kampung Mendale dan Toweren Uken merupakan salah satu desa di yang terdampak bencana hidrometeorologi berupa longsor dan banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera pada November 2025. Pada peristiwa tersebut, hampir terdapat 100 Kepala Keluarga yang menjadi korban.

Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Bakti Sosial Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-76. Hal ini menjadi bentuk nyata kepedulian segenap jajaran pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap para korban bencana di wilayah Sumatera.

Kepala Kantor, T. Teguh Abdi menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan wujud komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kantor Imigrasi Takengon dalam mendukung upaya pemulihan pasca bencana dengan memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar masyarakat yaitu air bersih.

“Semoga dengan ketersediaan air bersih yang terjamin, dapat mengurangi kekhawatiran akan sanitasi dan kesehatan, sehingga warga bisa fokus menata kembali masa depan yang lebih baik setelah ujian bencana yang melanda. Diharapkan sumur bor ini memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya pada Kampung Mendale dan Kampung Toweren Uken, ujarnya”

Dalam kesempatan yang sama, Saifullah selaku Reje Kampung Mendale menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia menyatakan bahwa bantuan sumur bor ini sangat berarti bagi warga pascabencana banjir. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Desa Mendalle.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar. Besar harapan agar fasilitas air bersih tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh seluruh warga desa maupun masyarakat di lingkungan sekitar.

Red. Humas Imigrasi Takengon

BENER MERIAH (12/02/2026) – Kepala Subseksi Teknologi Informasi dan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (TI Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon, Ilham Bela Perkasa, beserta tim melaksanakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) kepada pengelola penginapan di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Pada kegiatan ini Kepala Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian selaku pemateri, menyampaikan panduan penggunaan serta simulasi pemindaian berkas paspor orang asing pada aplikasi APOA.

Implementasi APOA berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahan dalam UU Nomor 6 Tahun 2024. Pasal 72 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap apabila diminta oleh Petugas Imigrasi.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab pemateri dengan peserta kegiatan, kemudian disampaikan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan pemanfaatan aplikasi APOA dapat diimplementasikan secara optimal pada seluruh penginapan di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Red. Humas Imigrasi Takengon

BENER MERIAH - Pada tanggal 12 Februari 2026, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) di wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026, kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Instansi dan/atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah yang mempunyai fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Kabupaten Bener Meriah;

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kator Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon, Teuku Teguh Abdi. Dalam sambutan pembukaan, Kakanim menyampaikan bahwa Pengawasan terhadap Orang Asing merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan melindungi kepentingan nasional dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat perlintasan Orang Asing antarnegara.

Dengan semakin terbukanya akses informasi digital seperti saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan Layanan Data Keimigrasian (LDK) agar bisa dimanfaatkan dan dipergunakan dengan penuh tanggung jawab oleh instansi atau lembaga terkait, khususnya dalam hal ini anggota TIM PORA. Melalui aplikasi LDK ini, akan dapat dilakukan pengajuan data Keimigrasian yang berupa, data Visa, data perlintasan, data Izin Tinggal, data paspor, dan data deportasi.

Melalui rapat koordinasi tim pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Wilayah Kabupaten Bener Meriah ini diharapkan terciptanya sinergi dan kolaborasi Pengawasan Orang asing dalam menjaga kedaulatan negara.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Takengon, Ilham Bela Perkasa. Dalam pemaparannya pemateri menyampaikan tentang tata cara pendaftaran dan penggunaan Aplikasi Layanan Data Keimigrasian (LDK) serta isu-isu aktual terkait Pengawasan Orang Asing di Wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Pada sesi terakhir, dilakukan diskusi dan tanya jawab tentang isu-isu aktual terkait keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Red. Humas Imigrasi Takengon